Pasal 76 dan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“PP 14/2014”) [8] Pasal 1 angka 2 UU 23/2011. infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang di dirikan oleh masyarakat. Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dan Walikota Makassar M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Hubungan Antar Peraturan. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; b. Undang-undang zakat mengatur proses penghitungan zakat emas dan perak. TINJAUAN TENTANG ZAKAT PROFESI DI KALANGAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Oleh: MUFLIH MUBAROK NPM:. Ketentuan Amil Zakat di Indonesia. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang. UU No. Tutup. 254/PMK. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan. Di Indonesia, berlaku aturan bahwa zakat yang telah dibayarkan baik oleh perorangan maupun badan hukum dapat menjadi pengurang pajak. Undang tentang pengeloaan zakat yaitu pada tahun 1999. Regulasi Pengelola Zakat. Pengelolaan Zakat - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Hukum Waris Islam dan Permasalahannya. Perhitungan zakat 264 Jurnal LEGISLASI INDNESIA l 1 N. bahwa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap dan. Hukum Mengeluarkan Zakat Menurut Ulama. 7/83 Jo. 5255. UU 23 tahun. 23. Indonesia. Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiadengan “zakat”adalah zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai zakat. Zakat; g. At Taubah:103). Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat Fitrah. Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanpa terasa memasuki usia satu dasawarsa pada 2021 ini. Enakmen Zakat Perlis 1949 Enakmen Bailtul Mal, Zakat dan Fitrah Perak 1951. 581 Tahun 1999. Regulasi ini di satu sisi amat memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi institusionalisasi ekosistem zakat oleh negara. 38 tahun 1999 tentang pe nge-lo laan zakat, dan sudah diterbitkan Pedoman teknis pe ngelolaan zakat dengan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji, nomor D/291 tahun 2001 dengan keputusan Presiden RI No. Untuk mengetahui apa dan bagaimana zakat profesi, perlu dikaji dan diteliti dari segi keberadaan hukumnya dalam nash, baik al Quran, hadits atau hasil ijtihad ulama terdahulu (Muhammad, 2002: 3). TENTANG . 6 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang). 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat--4. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakathlm 313). bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti; f. 17 tahun 2000 tentang . 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). Badan Amil Zakat Nasional tentang Pengelolaan Keuangan Zakat; Mengingat : 1. Oleh karena itu, masyarakat umum bisa membentuk Lembaga Amil Zakat. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR . 581 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang No. Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, pe-ngelolaan zakat di Indonesia tidak dilaksanakan secara professional, seperti dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/ takmir masjid/ musholla telah memberitahukan kegiatan pengelo-laan zakat. . al. 107-108Kedua, kebijakan Umar tentang manajemen zakat, baik seputar reformasi regulasi, bentuk manajemen terpusat, atau regulasi yang tegas dan anti korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. b. diperlukan pengaturan tentang zakat,infak, dan sedekah; d. Pengeluaran zakat mereka dipertanggungjawabkan ke atas wali atau penjaga atau mana-mana individu atau institusi yang diberi hak penjagaan oleh undang-undang. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sepanjang berkenaan. I. “…. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. “Pasal 2” menerangkan tentang. - Desember 21 : 2-2 A. 23 Tahun 2011 yang baru. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 115, TLN. Regulation on zakat is made by the Government with the aim of realizing good zakat governance. PP No. Pengaturan Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. Saya lalu membuka buku pajak yang ada di Mobil saya. A. 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh Presiden RI, B. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1. SUARA untuk merevisi Undang-Undang No. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU. Buku yang ada dihadapan pembaca ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat menjadi pe doman atau rujukan awal dalam memahami masalah zakat. Cadangan adalah hasil bersih atas pengelolaan dan. Ikhtisar Undang-Undang No. Diterbitkan oleh:Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Suara. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kena Pajak (Studi Efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin)”. 38 Tahun 1999. 3 Solihah Sari Rahayu, “Hukum Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat” Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 10/94 Jo. Jurnal ini memuat Ringkasan Hasil Penelitian, Tinjauan Teori, Ar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tidak hanya mengatur tentang pengelolaan zakat, tetapi juga mengatur tentang lingkungan hidup. Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang”, ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. B. PENGELOLAAN ZAKAT. Dari uraian di atas terlihat bahwa masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah filantropi Islam dan kaitannya dengan negara, dengan perhatian khusus pada undang-undang tentang zakat dan undang-undang tentang wakaf. Pada tanggal 23 September 1999, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Maka dengan ini Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak berlaku lagi. Enakmen Zakat Perlis 1949 Enakmen Bailtul Mal, Zakat dan Fitrah Perak 1951. 23 Tahun 2011, LN. Berdasarkan Undang-Undang hasil amandemen itu, ada beberapa poin yang menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Zakat Emas dan Perak. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Agama RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang. huruf a adalah badan atau lembaga yang. Pada era Orde Baru rakyat Indonesia belum memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaat dana zakat. 6) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Zakat Maal Tentang Zakat Maal. Siapa saja yang membayarnya sebelum shalat Id, maka ia adalah zakat yang diterima. undang zakat, yaitu; Pertama, jenis-jenis zakat . Adapun regulasi Baitul Mal Aceh antara lain : Regulasi Pemerintah. Dalil tentang Zakat Penghasilan. Atau kita bisa melihat dengan beragam kelemahan yang ada pada Undang-undang No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menentukan:. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti; f. adalah hal-hal apa yang diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah Islam,. Tidak kurang dari 31 BAZ Provinsi, lebih dari 300 BAZ. 23 Tahun 2011, pengertian zakat terdapat pada Pasal 1 Ayat (1), yang berbunyi: Dan di Indonesia sejak tahun Juni 2003, Komisi Fatwa MUI sudah memfatwakan bahwa penghasilan itu termasuk wajib zakat. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh serta Pengimplementasiannya di Indonesia. 158 SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hlm. id diakses 12 Februari 2012) Riyanti, E. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat. Infaq; h. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan, fatwa. Zakat. Zakat Harta (Mal) Prof. Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 2. Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang. 2 Organisasi Pengelola Zakat Dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat Ketentuan tentang pengelolaan zakat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 22 dan Pasal 23 ayat 1-2. 2. Qanun Aceh No. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. “Substansi UU Pengelolaan Zakat yang baru, didominasi oleh pengaturan terkait dengan. 14 Februari 2014. 8 Novendi Arkham Mubtadi dan Ahmad Irvani, Akuntabilitas, Efisiensi dan Zakat Governance: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional (Jakarta: SPsUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimkasud dengan : 1. Praktek penyaluran Zakat Fitrah yang ada di Desa Sahkuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, beberapa faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 581 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. Sejarah juga mencatat bahwa penetapan Undang-Undang No. Undang-undang tentang zakat ini disusun pemerintah untuk membantu pemberantasan kemiskinan di Indonesia. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanpa terasa memasuki usia satu dasawarsa pada 2021 ini. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai contoh jika Anda memiliki emas sebesar 100 gr, maka zakat. Namun dikarenakan belum terdapat ketentuan dalam undang-undang domestik, sehingga ketentuan bantuan penagihan dalam P3B tersebut menjadi tidak efektif. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999. TENTANG. 2004. Setelah mendapatkan kemerdekaan dari tangan penjajah selama lebih dari setengah abad, Indonesia akhirnya memiliki dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Terdapat 11 bab dalam undang-undang ini dan memuat 47 pasal. 38 Tahun 1999 yang lama dengan Undang-Undang No. Perdagangan. T a hu n 2 0 0 3 . Cetakan I, Maret 2011 . Zakat diperlakukan dalam islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. 2. 5508, LL SETNEG : 39 HLM. Aidil Aditya HS1, Zainal Said2,Rukiah3 Institut Agama Islam Negeri Parepare123, Indonesia Email : M. Sejak itu zakat secara resmi masuk ke dalam ranah hukum positif di Indonesia dengan keluarnya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. 23/2011 tentang pengelolaan zakat. Penghasilan. Pada tahun 2003 kemudian . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh . e. Implementasi Undang – Undang No. Dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998, pengertian zakat maal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Undang-undang tersebut selesai disusun pada tahun 1930 melalui Peraturan–peraturan Mengutip Zakat dan Fitrah 1930. Yordania merupakan salah satu negara yang mewajibkan pembayaran zakat. Jakarta (ANTARA) - Forum Zakat (FOZ) menggagas revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berdasarkan tiga pertimbangan. Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. PP No. Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 7 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi (Bandung: Rekayasa Sains, 2020), h. R. Undang-Undang No. 23 . Shabir Umar, Kementerian Agama Republik Indonesia JAKARTA 2019. Makalah ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang No. Pasal . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kemudian dari aspek legalitasnya, peraturan tentang wakaf pada masa lalu belum ada yang setingkat undang-undang. BAB I. Mengingat : 1. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. Pada masa awal reformasi yaitu masa pemerintahan BJ Habibie, tepatnya tanggal 23 September 1999 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000 tentang . Pada kesempatan ini wisatanabawi akan mengulas tentang hukum zakat, jenis zakat, orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Dari semua yang penyusun sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya tidak satu pun yang fokus kajiannya membahas secara detail tentang penjabaran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, akan tetapi hanya dibahas secara. Ijtima’ Komisi Fatwa MUI merekomendasikan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat agar diubah menjadi Undang-Undang tentang Zakat. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. Undang. Setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerjaan itu wajib ditunaikan zakatnya, karena ayat-ayat. Lebih lanjut, dukungan pemerintah untuk kegiatan pengelolaan zakat tersebut diwujudkan dalam bentuk zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak ( tax deductible ), yang dituangkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2010 Tentang. Kemajuan pengelolaan zakat harus kita terima, disamping ketidakefektifan tata kelola. 23 Tahun 2011 Pasal ayat 3 Tentang Zakat, dijelaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat. 2.